Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Dinas PMPTSP Telat 2 Jam, Rapat Pembahasan RAPBD 2021 Batal Dilaksanakan

11/11/20, 18:59 WIB Last Updated 2020-11-11T11:59:43Z

BUSERSUMUT.COM, MEDAN - Komisi III DPRD Kota Medan kecewa dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan yang dinilai tidak menghargai lembaga legislatif karena terlambat hingga dua jam menghadiri rapat pembahasan Rancangan APBD 2021 di ruang komisi III, Selasa (10/11). Rapat pembahasan yang dijadwalkan jam 10.00 WIB, tidak dapat dilakukan karena Plt Kepala DPMPTSP Kota Medan, Ahmad Basaruddin dan staf baru datang jam 12.00 WIB.


Dengan rasa kecewa, Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Afri Rizky Lubis, Wakil Ketua Abdul Rahman Nasution, Sekretaris Erwin Siahaan, dan anggota Edward Hutabarat, serta Irwansyah, tidak mau melanjutkan rapat dan meminta Kepala DPMPTSP untuk pulang dan menjadwalkan rapat pada Minggu (15/11).


“Kami sangat kecewa, agenda pembahasan R APBD 2021 ini sudah dijadwalkan dan undangannya juga telah dikirim jauh hari. Keterlambatan selama 2 jam membuktikan OPD itu tidak menghormati lembaga legislatif,” ujar Sekretaris Komisi III Erwin Siahaan, kepada wartawan.


Dikatakannya, pembahasan R APBD 2021 ini sangat penting sebelum dilakukan finalisasi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan dan Perda pengesahan APBD 2021 pada Selasa depan. “Mereka tidak ada kasih alasan kenapa terlambat. Padahal jadwal pembahasan sudah diagendakan,” ucapnya.


Ditambahkan Abdul Rahman, keterlambatan OPD PMPTSP ini jangan diikuti oleh OPD Kota Medan lainnya dengan menghormati jadwal yang telah ditetapkan dengan kehadirannya tepat waktu.“Kami menghormati agenda pembahasan ini, tapi kenapa OPD nya seolah tidak menghargai lembaga ini sehingga harus menunggu sampai 2 jam,” tegasnya.


Ia juga meminta OPD Pemko Medan lainnya dalam pembahasan R APBD 2021 ini jangan hanya memberi data anggaran secara gelondongan tanpa penjelasan secara rinci peritem rencana penggunaan anggaran.“Nomenklatur semua anggaran itu harus jelas. Jangan sampai dicap pembahasan anggaran asal. Ini semua untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat Kota Medan, jadi harus diperlukan prinsip penganggaran yang akuntabilitas, transparansi dan responsivitas,” tuturnya. (rel/ari) 

Komentar

Tampilkan

  • Dinas PMPTSP Telat 2 Jam, Rapat Pembahasan RAPBD 2021 Batal Dilaksanakan
  • 0

Terkini